Reformasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha

Tingkatkan Kemudahan Berusaha, Kementerian Perdagangan Lakukan Reformasi terhadap 21 Kebijakan Pengelolaan Impor 

Pemerintah berkomitmen memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) sesuai amanat Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke XV. Salah satunya dengan melakukan penggeseran pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Artinya, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean. Perubahan ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang akan mulai berlaku pada 1 Februari 2018.

Kementerian Perdagangan melakukan penggeseran pengawasan lartas dari border ke post border. Perubahan ini diharapkan dapat memperlancar proses masuk barang, terutama bahan baku penolong. Selain itu, transaksi importir menjadi lebih mudah karena dapat mencegah biaya kelebihan waktu pemakaian peti kemas (demurrage).

Sebanyak 21 Peraturan Menteri Perdagangan telah disiapkan untuk mengatur perubahan tersebut. Dari jumlah tersebut, 18 Permendag telah diterbitkan, 3 masih menunggu penerbitan. Dengan perubahan ini, maka dari 3.451 pos tarif (HS) yang semula pengawasannya diatur di border, menjadi hanya 809 pos tarif (HS). Persentase pergeseran yang terjadi sebesar 76,5% pos tarif (HS).

Komoditas yang tercakup dalam pergeseran lartas pada 18 Permendag tersebut, antara lain besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya; jagung; produk kehutanan; mutiara; ban; mesin multifungsi berwarna; mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna; bahan baku plastik; pelumas; kaca lembaran; keramik; produk tertentu; intan kasar; produk hortikultura; hewan dan produk hewan; alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya asal impor; barang modal tidak baru; barang berbasis sistem pendingin; dan Semen Clinker dan Semen.

Komoditas yang masuk kategori di post border didominasi dari golongan bahan baku. Sedangkan bahan pangan atau barang lainnya yang memiliki risiko tinggi dan menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, akan tetap diperiksa melalui border.

Kementerian Perdagangan Juga Melakukan Relaksasi 8 Permendag untuk Memberikan Kemudahan kepada IKM 

Kementerian Perdagangan menerbitkan relaksasi terhadap 8 (delapan) Permendag di bidang perdagangan luar negeri terkait impor.  Selain mewujdukan peningkatan kemudahan berusaha, hal tersebut juga sebagai salah satu upaya penertiban impor berisiko tinggi (impor borongan).

Sejak tanggal 12 Juli 2017 Pemerintah mencanangkan program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) sebagai komitmen untuk meniadakan importir borongan, karena selain mengganggu penerimaan negara juga tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tata niaga. Pemerintah berkomitmen untuk menertibkan PIBT tetapi juga sekaligus memberikan insentif apabila para pelaku usaha tersebut memenuhi ketentuan yang telap ditetapkan.

Kemudahan tersebut diberikan dalam bentuk relaksasi super mudah bagi IKM, terkait 8 (delapan) pengaturan komoditi impor yaitu Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT),  Barang Modal Tidak Baru, Produk Kehutanan,  Kaca Lembaran,  Bahan Baku Plastik, Produk Tertentu dan Hewan dan Produk Hewan. REFORMASI KEBIJAKAN DAGLU.jpg



  •