Tata Niaga Post Border Diterapkan, Importir Wajib Lakukan Self Declaration

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perdagangan Luar Negeri memberlakukan perubahan kebijakan terkait tata niaga impor. Perubahan tersebut adalah penggeseran pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border dan mulai berlaku pada 1 Februari 2018. Dengan demikian pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor yang selama ini dilakukan di Kawasan Pabean tidak lagi dilakukan.


Perubahan tersebut dilakukan terutama untuk mempermudah industri dalam negeri dalam meperoleh suplai bahan baku penolong yang tidak bisa di dapatkan didalam negeri. Selain itu, transaksi importir menjadi lebih mudah karena dapat mencegah biaya kelebihan waktu pemakaian peti kemas (demurrage).  Komoditas yang masuk kategori di post border didominasi dari golongan bahan baku. Sedangkan bahan pangan atau barang lainnya yang memiliki risiko tinggi dan menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, akan tetap diperiksa melalui border.

Diharapkan dengan diluncurkannya perubahan kebijakan tata niaga impor tersebut para pelaku usaha kian giat dalam melakukan bisnisnya dan dapat berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, seiring dengan diluncurkannya kebijakan tersebut, kewajiban  pelaku usaha tetap harus dipenuhi, sebagaimana tertuang Permendag Nomor 28 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border) Kementerian Perdagangan memberlakukan mekanisme Self Declaration untuk mengakomodir perizinan yang sudah digeser ke Post Border, dan juga merupakan instrumen pemeriksaan & pengawasan.

Self Declaration Merupakan pernyataan pelaku usaha terhadap kebenaran dokumen pendukung yang diinput ke portal INATRADE dan wajib dilaporkan 2x24 jam setelah diterbitkannya Nomor Pendaftaran PIB.

Kelalaian terhadap aturan dan mekanisme yang telah ditentukan yaitu pelaku usaha akan dikenakan pencabutan Persetujuan Impor dan  tidak dapat mengajukan permohonan Persetujuan Impor kembali selama 2 tahun serta akan dimasukkan dalam daftar importir dalam pengawasan.

Selengkapnya.... selfdeclaration.jpg

  •