Perubahan Tata Niaga Post Border Berlaku, Dirjen Daglu Himbau agar Pelaku Usaha Tertib dan Bertanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Surabaya, 15 Maret 2018 – Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengimbau para pelaku usaha, khususnya importir, agar tertib dalam berusaha. Imbauan ini disampaikan Oke saat membuka acara “Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi, Pengawasan Tata Niaga Impor di Post Border” yang berlangsung hari Kamis (15/3), di Surabaya, Jawa Timur.


Sosialisasi dan coaching clinic yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri atas para pelaku usaha, asosiasi, dan instansi terkait ini diselenggarakan untuk melakukan sinkronisasi atas penerapan aturan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan kepabeanan (post border). Aturan tersebut mulai berlaku sejak 1 Februari 2018.

“Semangat dari penerbitan aturan penggeseran pengawasan lartas impor di post border ini yaitu dengan paradigma bahwa Pemerintah memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan baik dan tertib. Untuk itu, kami mengimbau para pelaku usaha, khususnya importir untuk tidak mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah,” tegas Oke.

Para pelaku usaha, lanjut Oke, hendaknya melakukan usahanya sesuai aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan. “Jika pelaku usaha berlaku tertib, maka kemudahan berbisnis akan lebih mudah dicapai dan industri akan lebih bergairah,” tandas Oke.

Selain itu, Oke menegaskan bahwa penggeseran pengawasan lartas impor ke post border pada prinsipnya adalah untuk memperlancar arus barang tanpa mengurangi atau menghapuskan persyaratan yang sudah ditetapkan. “Selain itu, pengawasan di border dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai, sedangkan pengawasan di post border dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait,” jelas Oke.

Pemeriksaan akan dilakukan terhadap persyaratan impor dan dokumen pendukung impor lain, sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kebenaran laporan realisasi impor, kesesuaian barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jika terjadi ketidaksesuaian dengan yang didaftarkan, maka importir dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun pidana.

Pemerintah telah melakukan penggeseran dari 3.451 pos tarif (HS) yang semula pengawasannya diatur di border, menjadi hanya 809 pos tarif (HS) dengan persentase pergeseran yang terjadi sebesar 76,5% pos tarif (HS). Adapun tujuan penerbitan Permendag ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, meningkatkan kemudahan berusaha, dan meningkatkan investasi dalam rangka menumbuhkan ekspor.

Komoditas yang tercakup dalam pergeseran lartas tersebut, antara lain besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya; jagung; produk kehutanan; mutiara; ban; mesin multifungsi berwarna; mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna; bahan baku plastik; pelumas; kaca lembaran; keramik; produk tertentu; intan kasar; produk hortikultura; hewan dan produk hewan; alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya asal impor; barang modal tidak baru; barang berbasis sistem pendingin; serta semen clinker dan semen.

Sosialiasi tersebut dimoderatori oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kasan dan dihadiri oleh sejumlah narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian, dan Kementerian Keuangan.

Adapun isu yang diangkat dalam sosialisasi tersebut meliputi kebijakan nasional penyederhanaan tata niaga impor, posisi Ditjen Bea dan Cukai pada pergeseran pengawasan impor dari border ke post border, sistem Indonesia National Single Window (INSW) pengawasan impor barang di post border dan pemotongan alokasi/kuota impor, INATRADE dalam pelaksanaan tata niaga impor post border, progress pergeseran kebijakan impor Kemendag dari border ke post border, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan tata niaga impor post border.

 

  •