Rilis Paket Kebijakan Dukung Kemudahan Berusaha, Dirjen Daglu Tekankan Pelaku Usaha Tidak Cederai Kepercayaan Pemerintah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jakarta, 22 Maret 2018 –  Dukungan terhadap Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri telah diluncurkan oleh Pemerintah, salah satunya melalui penggeseran pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border dan mulai berlaku pada 1 Februari 2018. Dengan demikian pemeriksaan persyaratan impor yang selama ini dilakukan di Kawasan Pabean tidak lagi dilakukan.

Menindaklanjuti hal tersebut dan dalam rangka sinkronisasi dengan stake holder terkait baik pelaku usaha maupun instansi terkait, Kemendag melalui Ditjen Perdagangan Luar Negeri gelar Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi, Pengawasan Tata Niaga Impor di Post Border di beberapa kota besar yang memiliki aktifitas perdagangan impor terbesar yaitu Surabaya, Jakarta dan Medan.

Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi, Pengawasan Tata Niaga Impor di Post Border di Surabaya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018, Jakarta pada tanggal 22 Maret 2018, dan selanjutnya akan dilaksanakan di Medan.

Dalam perhelatan yang dilakukan di Jakarta, pada tanggal 22 Maret 2018 Dirjen Perdagangan Luar  Negeri, Oke Nurwan kembali menekankan pentingnya kepercayaan yang telah dibangun oleh Pemerintah kepada pelaku usaha agar tidak dicederai dan disalahgunakan. Karena Pemerintah telah berupaya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan bahan baku bagi industrinya, mencegah biaya kelebihan waktu pemakaian peti kemas (demurrage) sehingga pada akhirnya iklim usaha perdagangan yang lebih baik dan mengarah pada kondisi perekonomian yang terus bertumbuh dapat terwujud dan tercapai.

Sosialisasi dan coaching clinic yang digelar di Jakarta tersebut berkerjasama dengan Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (HIPPINDO) dan dihadiri sekitar 150 peserta antara lain anggota HIPPINDO, Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI), Asosiasi Matahari’s Suppliers Club (AMSC). Asosiasi Pemiliki Merek Lokal Indonesia (AMIN), Asosiasi Gabungan Industri Elektronika dan Alat-Alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (GABEL), dan Perhimpunan Pengusaha Kebutuhan Rumah Tangga (PEKERTINDO). Diharapkan para pelaku usaha, tertib, sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan akan diberlakukan yaitu berupa  pencabutan Persetujuan Impor dan  tidak dapat mengajukan permohonan Persetujuan Impor kembali selama 2 tahun serta akan dimasukkan dalam daftar importir dalam pengawasan.

Mengadopsi rangkaian acara pada kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya di Surabaya, pada sesi kedua dibuka Coaching Clinic guna memberikan fasilitasi pelaku usaha terkait implementasi tata niaga impor post border yang diberlakukan. Coaching Clinic dibagi dalam beberapa 7 desk,  yaitu bidang barang modal; pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; barang aneka industri dan bahan baku industri; barang konsumsi; barang kimia berbahaya, tambang dan limbah; pelayanan ekspor dan impor (INATRADE); serta pengawasan tertib niaga.
Coaching clinic diharapkan dapat mensikronkan pemahaman para pelaku usaha ataupun stakeholder terkait serta memberikan jawaban yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut.



  •