Pelaksanaan Pengawasan Tata Niaga Impor di Post Border, Kemendag Pastikan Tindak Tegas Pelanggar Persyaratan Impor

1 2 3 4 5 6 7
Medan, 10 April 2018 – Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyatakan Kementerian Perdagangan menindak tegas para pelaku usaha/importir yang melanggar ketentuan persyaratan impor di luar kawasan kepabeanan (post border). Ini menunjukkan komitmen Kemendag dalam mengawasi pelaksanaan tata niaga impor di post border. Hal ini disampaikan pada “Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi Pengawasan Tata Niaga Impor di Post Border” di Medan, hari ini, Selasa (10/4).

“Dalam pengawasan penerapan kebijakan tersebut, masih banyak terjadi pelanggaran persyaratan impor di Pusat Industri Berikat (PIB). Bagi para pelaku usaha/importir yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pencabutan Persetujuan Impor (PI),” tandas Oke saat membuka sosialisasi.

Sosialisasi dan coaching clinic itu dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri atas para pelaku usaha, asosiasi, dan instansi terkait. Tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk melakukan sinkronisasi atas penerapan aturan pengawasan tata niaga impor di post border yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2018.

Pada kesempatan tersebut Dirjen Daglu menyampaikan adanyatemuan terhadap tujuh kontainer produk hortikultura yang diindikasikan terdapat pemalsuan dokumen kepabeanan. Temuan itu diperoleh berdasarkan nota intelejen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang dilaporkan ke Kementerian Perdagangan.

Oke mengimbau para pelaku usaha, khususnya importir, agar tertib dalam berusaha. Para pelaku usaha hendaknya melakukan usahanya sesuai aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan. “Pemerintah meminta para pelaku usaha untuk tidak menyalahgunakan kemudahan berusaha. Jika pelaku usaha berlaku tertib, maka kemudahan berbisnis akan lebih mudah dicapai dan industri akan lebih bergairah,” tandasnya.



  •