Jelang Pertengahan Tahun, Ditjen Daglu Koordinasikan Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jakarta, 8 Mei 2018 – Kementerian Perdagangan menggelar Forum Koordinasi Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, pada tanggal 8 Mei 2018. Forum tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi beberapa poin penting hasil Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan tahun 2018. Sebelumnya, Raker Kemendag 2018 telah dilaksanakan pada bulan Januari 2018.  

“Perlu dilakukan evaluasi keselarasan/sinkronisasi terhadap program yang telah berjalan dan melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam implementasinya” Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan.

Lebih lanjut, Oke menjelaskan bahwa arah kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan ekspor yang berkelanjutan dan menjaga neraca perdagangan yang sehat, difokuskan pada: penguatan infrastruktur, pengembangan fasilitasi perdagangan, dan pengamanan aktivitas perdagangan.

Melalui forum tersebut Kemendag dan dinas terkait diharapkan dapat mendiskusikan kembali pelaksanaan program di bidang perdagangan luar negeri yang telah dilakukan, dalam rangka meningkatkan kerjasama untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekspor. Sebagaimana diketahui dalam Raker Kemendag 2018 ditetapkan target ekspor 2018 adalah sebesar 11 persen.

Oke Nurwan juga menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan diantaranya melakukan penyusunan kebijakan kemudahan impor bahan baku bagi UMKM; mengurangi kepadatan di pelabuhan dan mempercepat aliran barang ke perusahaan dengan menggeser pengawasan dari border ke post-border; mempermudah penerbitan perijinan melalui Digital Signature; mendukung peningkatan implementasi kerjasama perdagangan melalui penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam pelaksanaan ekspor; serta menjaga daya saing komoditas ekspor Indonesia melalui penyusunan kebijakan ekspor yang bernilai tambah.

Dalam forum tersebut, hadir Menteri Perdagangan memberikan pengarahan terkait upaya peningkatan perdagangan luar negeri dan langkah Kementerian Perdagangan dalam menjaga pasokan dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H yang juga merupakan upaya menjaga inflasi.

Dalam perheletan tersebut, Menteri Perdagangan juga meresmikan sistem e-payment dalam penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai perwujudan implementasi teknologi informasi di sektor perdagangan. Dengan diberlakukannya sistem pembayaran SKA secara elektronik ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari penerbitan SKA, yang akan digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada para pelaku usaha. Penerapan sistem tersebut juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku usaha. e-payment SKA berafiliasi dengan 78 bank berskala nasional, swasta nasional, dan Bank Pembangunan Daerah serta 1 Kantor Pos Indonesia.

Forum Koordinasi Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (FKI) tahun 2018 dihadiri oleh aparatur daerah dinas perindustrian dan perdagangan yan tersebar di 34 provinsi Indonesia. Forum tersebut dilanjutkan dengan Forum Koordinasi Teknis oleh Ditjen Pengembangan EKspor Nasional (PEN).



  •