Direktur Pengamanan Perdagangan pada Program Squawk Box CNBC Indonesia

1 2 3 4 5 6 7

Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Ibu Pradnyawati, bersama dengan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Bapak Paulus Tjakrawan, hadir sebagai narasumber dalam program Squawk Box CNBC Indonesia edisi Senin, 5 Agustus 2019. Squawk Box merupakan program yang menganalisa setiap detik dinamika pasar modal yang dipandu oleh presenter Maria Katarina dan kali ini mengangkat isu pengenaan bea masuk imbalan sementara (BMIS) atas produk biodiesel Indonesia oleh Uni Eropa.

Ibu Pradnyawati menjelaskan bahwa serangan bertubi-tubi yang dilakukan Uni Eropa pada produk sawit Indonesia, termasuk Biodiesel merupakan bagian dari strategi besar EU untuk melindungi petani biji-bijian mereka (rape seed, sunflower seed) dan industri pengolahnyakarena adanya persaingan dagang untuk merebut pangsa pasar energi hijau yang ramah lingkungan di UE. Terlebih peran sawit sebagai feed stock Biodiesel memang jauh lebih efisien, produktif dan kompetitif dibandingkan minyak nabati Eropa.

Ibu Pradnyawati membantah jika sektor industri Biodiesel menerima benefit dari subsidi Pemerintah yang dilarang oleh ketentuan WTO (countervailable subsidy). Di sisi lain, Pemerintah Indonesia akan membuktikan bahwa tidak ada injury yang diderita oleh industri domestik Biodiesel di EU yang disebabkan oleh produk Biodiesel impor dari Indonesia. Pemerintah Indonesia akan selalu bersikap kooperatif dalam mengikuti setiap tahap investigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Agreement on Subsidy and Countervailing Measure (ASBM) WTO.

Lebih lanjut, terkait dengan proposal EU untuk menerapkan provisional duty pada penyelidikan Anti-Subsidi atas produk Biodiesel Indonesia, Ibu Pradnyawati menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan agar akses pasar ekspor Biodiesel kembali terbuka lebar di EU terutama jika menilik sumbangsih ekspor Biodiesel yang cukup besar bagi devisa negara. Koordinasi lintas sektoral selalu dilaksanakan Pemerintah dengan semua pihak baik K/L terkait, perusahaan, asosiasi Biodiesel, konsultan hukum Dalam dan Luar Negeri serta perwakilan RI di UE yaitu Kedutaan Besar RI di Brussels. Upaya pembelaan dilakukan secara terkoordinasi, komprehensif dan dilakukan pada setiap tahapan penyelidikan.

Selanjutnya Ibu Pradnyawati juga menyampaikan harapan Indonesia agar Komisi Eropa menyadari bahwa upaya mereka tersebut merupakan tindakan over-protective yang mempunyai konsekuensi hukum dan counter-productive mengingat produk sawit Indonesia memiliki keunggulan komparatif Indonesia dan sebagian besar konsumen serta industri Uni Eropa sangat bergantung pada produk sawit asal Indonesia khususnya biodiesel. Dengan demikian, upaya-upaya untuk menghambat produk biodiesel Indonesia dapat dihentikan.

Sejalan dengan Ibu Pradnyawati, Bapak Paulus mewakili sektor industri Biodiesel juga membantah jika Industri Biodiesel menerima benefit dan financial contribution dari Pemerintah. APROBI juga siap mendukung pemerintah dalam upaya pembelaan kasus ini. Ada dugaan upaya ini merupakan bentuk buying time EU untuk menghambat ekspor Biodiesel Indonesia dan jika nantinya tetap tidak ada perubahan keputusan dari EU maka pihaknya siap membawa kasus ini ke pengadilan EU dan WTO. Dalam jangka pendek, industri Biodiesel akan lebih fokus memenuhi target program B30 pemerintah dan melakukan diversifikasi ekspor ke negara lain seperti China dan India.



  •