TRADE REMEDIES DIALOGUE SERIES: SUBSIDY AND COUNTERVAILING DUTY (CVD)

1 2 3 4 5 6 7

Guna mengantisipasi semakin meningkatnya tuduhan anti-subsidi dan countervailing duty (CVD) terhadap produk impor asal Indonesia di negara mitra dagang pada masa mendatang, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) menggelar bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Borobodur Jakarta pada hari Senin (25 Nov). Kegiatan bertema "Trade Remedies Dialogue Series: Subsidy and Countervailing Duty (CVD)" dengan fokus “INVESTIGASI ANTI SUBSIDI TERHADAP PRODUK IMPOR ASAL INDONESIA DI NEGARA MITRA DAGANG (Studi Kasus: Penyelidikan Anti-Subsidi Terhadap Impor Biodiesel Asal Indonesia)”.

*

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana,  dan menghadirkan pembicara dari unsur aparat birokrasi, praktisi hukum, dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) serta peserta dari berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, dan perusahaan terkait.

*

Kegiatan Bimtek ini penting untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan akan isu pengamanan akses pasar ekspor Indonesia dan memberikan edukasi serta brainstorming kepada kementerian dan lembaga pemerintah juga para stakeholder terkait sehingga kebijakan subsidi pemerintah Indonesia senantiasa sejalan dengan aturan-aturan WTO.

*

Berdasarkan data WTO diketahui bahwa sejak terbentuknya WTO pada tahun 1995 hingga 2018, tercatat 541 kasus anti-subsidi diinisiasi oleh negara-negara anggota WTO dan 24 kasus diantaranya atau sekitar 4,4% dilakukan kepada Indonesia sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara ke-4 sebagai negara anggota WTO yang paling sering dituduh subsidi setelah Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Dari 24 tuduhan tersebut, terdapat 9 tuduhan yang diimplementasi menjadi penerapan Countervailing Measures. Kesembilan tuduhan tersebut berasal dari Amerika Serikat (6 kasus), Uni Eropa (2 kasus), dan Kanada (1 kasus). Produk yang dikenakan bea masuk bervariasi mulai dari Biodiesel, produk baja, produk kertas, dan produk tekstil.  Kementerian Perdagangan bersama pemangku kepentingan berhasil menyelesaikan 15 kasus tuduhan sehingga tidak berakhir di pengenaan bea masuk Anti Subsidi.

*

Untuk saat ini Indonesia sedang menghadapi 7 (tujuh) kasus tuduhan anti subsidi masing-masing dua kasus dari Amerika Serikat (produkBiodiesel dan Utility Wind Tower), dua kasus dari Uni Eropa (produkBiodiesel dan Hot Rolled Stainless Steel Sheet & Coils) dan 3 kasus dari India (produkCast Copper Wire Rods, Flat Stainless Steeldan Fiberboard). Apabila ketujuh kasus ini dikenakan bea masuk anti subsidi (countervailing duty) maka estimasi nilai ekspor yang hilang minimal sebesar USD 1,25 miliar/tahun.

*

Pada dasarnya WTO telah mengatur kebijakan subsidi secara detail dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Subsidi diharamkan jika melibatkan kontribusi finansial dari Pemerintah atau badan pemerintah negara pengekspor, adanya keuntungan, dan diberikan secara spesifik/khusus untuk industri tertentu dan ada hubungan kausalitas dimana produk ekspor yang telah disubsidi dari negara tersebut terbukti merugikan industri domestik dari negara pengimpor. Peraturan WTO ini diturunkan melalui PP nomor 34 tahun 2011 Pasal 1 ayat (2) mengenai Tindakan Imbalan.

*

Beberapa contoh badan pemerintah yang pernah menjadi sasaran negara mitra dalam investigasi subsidinya karena dianggap “memberikan”  subsidi antara lain BPDP KS, PTPN, PLN, Bank EXIM, ASEI dll. Saat ini Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan badan pemerintah dimaksud sedang berupaya mematahkan tuduhan investigasi yang tengah berjalan tersebut.

*

Forum Bimbingan Teknis juga mengulas berbagai bentuk tuduhan subsidi termasuk kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di beberapa sektor yang sejak beberapa tahun terakhir selalu dipertanyakan oleh beberapa negara anggota WTO di sidang WTO di Jenewa. Secara khusus forum akan menggelar kasus tuduhan dan investigasi Anti Subsidi di beberapa negara mitra dagang untuk produk Biodiesel impor dari Indonesia.

*

Dengan semakin meningkatnya tuduhan subsidi dari negara mitra terhadap impor produk asal Indonesia, maka Forum Bimbingan Teknis ini perlu memberikan perhatian khusus terkait dengan dua hal yaitu: (1) penerbitan kebijakan yang bersifat “in compliance with WTO regulation” dan (2) bagaimana membuktikan bahwa program subsidi Pemerintah bukan merupakan bentuk subsidi yang melanggar WTO.



  •