Web Seminar Implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Bidang Ketentuan Asal Barang

1 2 3 4 5 6 7
Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Web Seminar Implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Bidang Ketentuan Asal Barang yang pada hari Jumat 10 Juli 2020 Pukul 15.00. Webinar ini dipimpin oleh Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Ibu Srie Agustina dan menghadirkan Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Bapak Johni Martha sebagai fasilitator; dengan narasumber Kepala Biro Hukum Kemendag, Ibu Sri Haryati; Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu, Bapak R.Syarif Hidayat; dan Atase Perdagangan Canberra Agung Wicaksono, serta diikuti oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dan para pelaku usaha.
Perjanjian Kemitraan Komprehensif Bidang Ekonomi atau Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) telah resmi berlaku pada 5 Juli 2020. Pemberlakuan kesepakatan ini secara hukum telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2020. Perjanjian Indonesia-Australia CEPA, menjadi tonggak sejarah baru bagi hubungan bilateral antara Indonesia-Australia khususnya dalam hal perdagangan kedua negara. IA-CEPA diharapkan juga membuka kesempatan baru bagi para pelaku usaha untuk memperluas jaringan.
IA-CEPA tidak hanya mencakup perjanjian perdagangan barang, tetapi juga mencakup investasi, perdagangan jasa, kerjasama ekonomi, serta ketentuan legal dan kompetisi. Dengan IA-CEPA, Indonesia akan memperoleh keuntungan di antaranya melalui peluang peningkatan ekspor Indonesia dengan dihilangkannya bea masuk impor Australia menjadi 0 persen.
Tujuan pelaksanaan webinar ini adalah sebagai sarana pertukaran informasi sekaligus sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga semua pihak mengerti ketentuan yang tertuang dalam IA-CEPA dan dapat memanfaatkan perjanjian bilateral ini dengan semaksimal mungkin. Forum ini juga diharapkan dapat meningkatkan dan menyamakan pemahaman pihak-pihak terkait terhadap IA-CEPA dan landasan hukum serta mekanisme teknis pemanfaatannya. 
Dalam kesempatan ini dijelaskan Permendag 63/2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam perjanjian IA-CEPA sebagai landasan operasional dalam babak baru hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia-Australia.
Permendag 63/2020 menjadi kunci pelaksanan seluruh konsesi/kesepakatan yang telah disepakati dalam IA-CEPA khususnya Trade in Goods/Perdagangan Barang. Secara garis besar Permendag 63/2020 mengatur teknis tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB); mekanisme pertukaran dan pengawasan SKA; serta tata laksana administrasi SKA berdasar skema kesepakatan perdagangan barang dalam IA-CEPA. Karena dengan pemahaman mengenai pengaturan dalam hal pemanfaatan preferensi menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB), maka pemanfaatan preferensi dan peluang pasar Australia dapat dioptimalkan.
Pelaku usaha dapat memanfaatkan Tarif Preferensi 0 persen dengan menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) SKA Form IA-CEPA atau Deklarasi Asal Barang (Declaration of Origin) DAB IA-CEPA. SKA Form IA-CEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor. Sedangkan DAB IA-CEPA adalah pernyataan yang dibuat oleh Eksportir Teregistrasi (dalam invoice, dokumen pengangkutan, atau dokumen komersial lainnya). 
Dalam fasilitasi dan pengawasan IA-CEPA, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengupayakan SKA IA CEPA dapat digunakan dalam proses importasi melalui TPB, PLB, Kawasan Bebas, dan KEK, sehingga diharapkan dapat mendorong efisiensi bahan baku untuk produksi barang tujuan ekspor. Mendorong peningkatan jumlah eksportir/importir teregistrasi (reputable traders) seiring dengan dibukanya ketentuan DAB. Melakukan komunikasi dengan para pelaku perdagangan mengenai ketentuan IACEPA dan prosedur kepabeanan untuk menghindari masalah dalam implementasinya. DJBC memberlakukan prosedur ekspor yang sangat mudah dan sederhana, terutama untuk ekspor skema FTA. Pengawasan terutama dilakukan untuk menghindari praktik circumvention yang berpotensi merugikan Indonesia.
Webinar ini diakhiri dengan sesi diskusi dari peserta seminar diantaranya mengenai akses pasar, produk yang dibutuhkan pasar Australia, dan peluang produk ikan beku, dan produk lainnya yang memanfaatkan tarif preferensi 0 persen. Atase perdagangan menginformasikan bahwa produk makanan dan minuman, kayu serta produk perikanan sangat diminati oleh pasar Australia. Sebagai perwakilan Kementerian Perdagangan di negara tujuan ekspor Atase Perdagangan juga menyatakan siap memfasilitasi para pelaku usaha yang berminat untuk mengekspor produknya ke Australia melalui bussines matching dengan calon pembeli. 
Selain itu pelaku usaha juga berdiskusi mengenai teknis pelaksanaan penerbitan Deklarasi Asal Barang (Declaration of Origin) DAB. Dalam hal ini disampaikan bahwa DAB dibuat oleh Eksportir Teregistrasi dna proses registrasi hanya dilakukan satu kali seperti pada skema REX System Uni Eropa.


  •