Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Mendukung Persyaratan Jaminan Mutu & Keamanan Hasil Perikanan dan Penyelesaia

1 2 3 4

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan menjadi narasumber pada Rakornas Kesiagaan Sistem Perkarantinaan Ikan, Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Mendukung Program Unggulan KKP Tahun 2021-2024 pada tanggal 1 Maret 2021. Rakornas dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan menghadirkan beberapa pembicara lainnya antaralain: Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Widodo Sumiyanto, dan Atase Perdagangan Indonesia di RRT, Marina Novira.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Unit Pelaksana Teknis BKIPM, Kepala Dinas yang menangani perikanan di 34 provinsi; serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi, serta pelaku usaha perikanan dari sektor hulu hingga hilir.

Pada kesempatan ini, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan menyampaikan Tantangan yang dihadapi produk perikanan baik segar, beku dan olahan cukup banyak baik tarif, food safety termasuk isu illegal fishing. Secara umum, kebijakan Non Tariff Measures (NTM) yang menjadi hambatan ekspor di negara tujuan masuk dalam kategori Technical Bariers to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures,  dan Technical Assesment seperti persyaratan label dan standard kualitas produk.

Beberapa hambatan yang dialami oleh produk perikanan antaralain: Hambatan Filthy pada ekspor ikan Tuna ke Amerika Serikat, Hambatan ekspor produk perikanan ke China karena terkontaminasi COVID-19 pada kemasan, dan Hambatan ekspor ikan Tuna ke Jepang karena temuan kandungan Carbon Monoxide (CO).

Beberapa upaya yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka pengamanan akses pasar ekspor indonesia di negara mitra dagang antaralain: (1) melakukan pembelaan dilakukan secara teknis, faktual dan legal kepada Otoritas Investigasi, pendekatan diplomatik tingkat tinggi, gugatan banding oleh pelaku usaha pada pengadilan nasional negara penuduh, dan melalui Dispute Settlement Body (DSB) WTO; (2) pengumpulan bukti-bukti ilmiah dari berbagai sumber (pakar, akademisi, law firms) guna mendukung argumen dalam pembelaan Pemerintah; (3) Penggalangan Stakeholders di Negara Penuduh; (4) Koordinasi dengan stakeholders di dalam negeri.



  •