Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 29 Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada tanggal 17 Maret 2021 di Jakarta. Konsultasi Publik tersebut dibuka oleh oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Bapak Suhanto, dan dipandu oleh Kepala Biro Hukum, Ibu Sri Hariyati.

Dalam Konsultasi Publik tersebut, hadir sebagai narasumber Bapak Marthin, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; Ibu Merry Maryati, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor; Bapak Susiwijono Moegiarso, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan Bapak Tatang Yuliono, Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pertemuan yang dilakukan secara Hybrid, hadir secara fisik maupun aplikasi Zoom, turut dihadiri oleh Perwakilan Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perwakilan Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Perwakilan Asosiasi Eksportir dan Importir, serta Perwakilan Perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).

Pada kesempatan ini, Sekretaris Ditjen Daglu, Bapak Marthin, menyampaikan terkait Rancangan Permendag di Bidang Perdagangan Luar Negeri yang mencakup  (a) Kebijakan dan Pengendalian Ekspor, (b) Kebijakan dan Pengendalian Impor, (c) Dilarang Ekspor dan Impor, (d) Ketentuan Umum Verifikasi Ekspor dan Impor, dan (e) Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik.

Beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan terkait bidang perdagangan luar negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, antara lain: (a) Perizinan Ekspor dan Impor didasarkan pada NERACA KOMODITAS yang akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, Penerbitan Persetujuan Ekspor dan Impor didasarkan pada data yang tersedia dan rekomendasi ekspor impor berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan; (b) Permohonan Perizinan Ekspor dan Impor melalui sistem tunggal yang terintegrasi / Single Submission (SSM); (c) Pengaturan FIKTIF POSITIF untuk Perizinan Ekspor dan Impor, Perizinan akan diterbitkan otomatis jika melewati Service Level Agreement (5 hari). Berdasarkan tiga mendasar perubahan diatas, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan ekspor dan pengendalian impor.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Ibu Merry Maryati, juga menyampaikan terkait Rancangan Permendag tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik. Beliau menyampaikan bahwa permendag ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir dan importir bereputasi baik di bidang perdagangan berupa percepatan perizinan ekspor dan impor. Pokok-pokok pengaturan R-Permendag dimaksud antara lain: (a) kewenangan Menteri dalam menetapkan, (b) kemudahan Perizinan Berusaha, (c) syarat penetapan, (d) proses penetapan, (e) jangka waktu penetapan, (f) sanksi.

Narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan terkait Rancangan Neraca Komoditas dalam rangka kebijakan pengendalian ekspor dan impor.



  •